ISI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN
Kamis, 31 Desember 2015
Langganan:
Postingan (Atom)
Layanan Kami
Materi Terbaru
-
SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya : Blogerisman, 26 Tahun, Pekerjaan Penulis berdomisili di Jalan Raya C...
-
SURAT KUASA Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Stavolt, Pekerjaan Direktur utama, bertindak untuk dan atas nama PT ...
-
Jenis Perselelisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui lembaga bipatrit adalah : - Perselisihan Hak, - ...
-
Pengertian Arbitrase menurut pasal 1 angka 1 UU no 30 Tahun 1999 adalah : "Cara penyelesaian suatu sengketa peradata diluar peradilan ...
-
Surat Kuasa atau sering dikenal pula dengan volmacht, power of attorney , adalah perjanjian antara pihak Pemberi Kuasa ( lastgever, mandate ...
-
Pengertian Gugatan : Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diaju...
-
UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri 11 Bab dan 82 pasal - Bab I : Ketentuan ...
-
Kewenangan (kompetensi) hakim dalam sidang pra Praperadilan : 1. Sah atau tidaknya penangkapan. 2. Sah atau tidaknya... -
Berikut ini beberapa keuntungan penyelesaian sengketa perkara perdata melalui Arbitrase Dijamin kerahasiaan perkara para pihak -> peme...
-
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepa...